Karawang – Bobroknya tata kelola birokrasi di Kabupaten Karawang kembali disorot. Saiful Ulum angkat bicara dan melontarkan kritik keras terhadap kinerja aparatur pemerintahan daerah yang dinilainya semakin jauh dari prinsip profesionalisme, transparansi, dan pelayanan publik.
Menurut Saiful Ulum, birokrasi Karawang saat ini tidak hanya lamban, tetapi juga sarat dengan praktik tidak sehat yang merugikan masyarakat. Proses pelayanan dinilai berbelit-belit, minim kepastian, dan cenderung hanya menguntungkan segelintir pihak.
Birokrasi di Karawang sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Pelayanan publik tidak lagi berpihak pada rakyat, tetapi terjebak dalam pola lama: lamban, tertutup, dan penuh kepentingan,” tegas Saiful Ulum.Ia menilai, banyak keluhan masyarakat yang diabaikan, mulai dari perizinan, pelayanan administrasi, hingga kebijakan yang tidak transparan. Kondisi ini, kata dia, menunjukkan lemahnya komitmen reformasi birokrasi yang selama ini hanya menjadi jargon tanpa realisasi nyata.
Saiful Ulum juga menyoroti minimnya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN). Akibatnya, budaya kerja yang tidak disiplin dan tidak profesional terus dibiarkan tumbuh tanpa sanksi tegas.Jika birokrasi terus dibiarkan bobrok seperti ini, jangan heran jika kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah semakin runtuh. Ini bukan persoalan sepele, ini soal masa depan pelayanan publik dan keadilan bagi masyarakat Karawang,” lanjutnya.
Ia mendesak pemerintah Kabupaten Karawang untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari penataan sistem pelayanan, peningkatan integritas ASN, hingga penegakan sanksi bagi oknum birokrat yang menyalahgunakan kewenangan.
Saiful Ulum menegaskan, kritik ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai peringatan keras agar pemerintah daerah tidak terus menutup mata terhadap realitas di lapangan.
Karawang butuh birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Jika tidak ada perubahan nyata, maka kritik dari masyarakat akan semakin keras dan meluas,” pungkasnya.
Redaksi