Karawang_faktatajam.com Jalan Cilamaya – Cikalong rusak setiap tahun. Tanpa betonisasi, perbaikan hanya jadi proyek abadi yang menguras anggaran dan membahayakan pengguna jalan.
Jalan Cilamaya – Cikalong rusak setiap tahun. Jalan Cilamaya–Cikalong yang membentang di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kembali rusak parah. Lubang besar dan dalam menghiasi ruas hotmix di titik-titik rawan seperti Cicinde dan Jatiragas. Kondisi ini bukan sekadar mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara roda dua.
Pada musim hujan dan malam hari, lubang sering tak terlihat, menjadikan perjalanan penuh risiko. Selama ini, perbaikan yang dilakukan hanya sebatas tambal sulam.
Hotmix ditutup sementara, namun begitu hujan tiba, lapisan tipis itu kembali tergerus. Lubang menganga lagi, anggaran kembali digelontorkan, dan siklus proyek berulang tanpa solusi permanen.
Sejak 2020, jalan ini tak jarang menjadi bahan demonstrasi aktivis yang menuntut perhatian pemerintah. Pada masa proyek Jawa Satu Power (JSP), kerusakan diperparah oleh lalu lintas kendaraan besar yang hilir mudik di jalur tersebut.
Kala itu, tanggung jawab perbaikan sempat menjadi polemik antara pemerintah daerah dan pihak proyek. Kini, intensitas kendaraan berat sudah berkurang, tetapi kerusakan tetap berulang.
Masyarakat tidak lagi mencari siapa yang harus disalahkan. Yang mereka butuhkan adalah solusi nyata. Jalan ini telah menjadi polemik tahunan, terutama setelah musim hujan yang selalu meninggalkan kubangan baru.
Editorial ini menegaskan: tanpa betonisasi, Jalan Cilamaya–Cikalong akan terus menjadi proyek abadi. Anggaran publik akan terus terkuras untuk perbaikan jangka pendek, sementara kualitas jalan tetap buruk.
Betonisasi atau pembangunan dengan konstruksi permanen adalah pilihan rasional agar dana tidak terbuang sia-sia.
Jalan bukan sekadar akses ekonomi, tetapi juga urat nadi keselamatan. Pemerintah Kabupaten Karawang harus berani mengambil langkah strategis: hentikan tambal sulam, wujudkan betonisasi. Masyarakat berhak atas infrastruktur yang aman, layak, dan berkelanjutan.
(Red/Lenie. Tj)