Pernyataan Resmi: Klarifikasi dan Evaluasi Etika Pelayanan Publik di Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor — Menyikapi dinamika yang berkembang terkait pernyataan seorang pejabat di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor, AKPERSI DPD Jawa Barat menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan penggunaan bahasa yang dinilai tidak mencerminkan etika pelayanan publik.
Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 15 April 2026, saat tim AKPERSI melakukan kunjungan resmi ke Kantor Bapenda Kabupaten Bogor dalam rangka audiensi.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang telah dikirimkan sebelumnya. Namun, berdasarkan penjelasan yang diterima, surat tersebut masih dalam proses disposisi.
Dalam pertemuan dengan salah satu pejabat perwakilan, yang mengaku menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Informasi Bapenda, tim AKPERSI menilai terdapat pernyataan yang disampaikan dalam suasana percakapan yang dinilai kurang pantas untuk diutarakan oleh seorang aparatur sipil negara, khususnya dalam konteks pelayanan kepada masyarakat.
AKPERSI memandang bahwa setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga tutur kata, sikap, dan etika dalam berkomunikasi, sebagai wujud komitmen terhadap prinsip pelayanan yang profesional, berintegritas, dan humanis.
Sehubungan dengan hal tersebut, AKPERSI DPD Jawa Barat secara resmi meminta kepada Badan Kepegawaian Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi dan assessment terhadap pejabat yang bersangkutan, guna memastikan bahwa standar etika dan profesionalisme tetap terjaga di lingkungan pemerintahan.
Ahmad Syarifudin, C.B.J., C.EJ., menegaskan bahwa kejadian ini diharapkan menjadi perhatian bersama, agar seluruh aparatur negara senantiasa mengedepankan sikap bijak, santun, serta menjunjung tinggi nilai-nilai pelayanan publik yang beradab.
Pemerintah daerah diharapkan dapat merespons secara objektif dan proporsional, demi menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan berwibawa.
(DPD AKPERSI)